PENGANTAR REDAKSI VOLUME 10 NO 2 TAHUN 2019
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan limpahan rahmatNya kepada kita semua. Kami berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan kemudahan, keberkahan dan perlindunganNya. ADMINISTRATIO kembali menjumpai para pembaca yang budiman di Volume 10 Nomor 2 tahun 2019 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para peneliti lintas institusi.
Uchaimid Biridlo’i Robby dan Wiwin Tarwini melakukan riset terpadu tentang izin usaha di wilayah kawasan industri. Fokus penelitian kedua penulis yaitu pada proses implementasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan usaha di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam studi kasus di DPM-PTSP Kabupaten Bekasi yang menjadi pilot project pemerintah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS). Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi sudah baik, namun memang upaya-upaya tersebut belum berjalan dengan optimal, hambatan-hambatan masih sering dihadapi oleh DPM-PTSP terutama soal sarana penunjang.
Selanjutnya Efriza melakukan kajian kritis tentang problematika antara Haluan Negara dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang sekaligus menjelaskan perbedaan antara UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. Konteks kajian ini sangat penting di tengah perkembangan realitas perpolitikan dan demokrasi di Indonesia di era reformasi, dengan dipilihnya Pemilihan Presiden secara langsung telah mengakhiri Pemilihan Presiden melalui MPR, sekaligus memberikan kesempatan visi-misi Presiden saat kampanye sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, perubahan konstitusi ini juga memiliki semangat demokrasi konstitusional di Indonesia. Setelah Amandemen UUD 1945 telah menempatkan prinsip supremasi konstitusi menggantikan supremasi parlemen. Tetapi polemik yang hadir di tengah masyarakat, mengenai ketiadaan Haluan Negara bahwa rencana pembangunan negara yang dianggap tidak konsisten dan berkesinambungan sebab hanya berdasarkan visi-misi calon presiden saat kampanye. Sedangkan keinginan menghadirkan kembali GBHN karena menganggap bahwa dengan adanya GBHN maka pembangunan strategis negara tidak lagi ditentukan oleh selera dan kepentingan rezim itu sendiri.
Ferry Setiawan dan Ahmad Saefulloh meneliti tentang objek wisata di Kota Palangka Raya yaitu dermaga Kereng Bangkirai. Kegiatan pariwisata saat ini perlu melibatkan banyak pihak supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melakukan pembangunan pariwisata di kawasan dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya serta mengajukan sebuah model kolaborasi pemerintah dan swasta yang sesuai untuk pengembangan pariwisata di lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya.
Selanjutnya Widya Astuti, Fajar Apriani dan Hariati melakukan riset kuantitatif dengan tajuk ”Kepemimpinan Transformasional Pada Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman”. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara memiliki kelemahan yang sama, yaitu pada kemampuan konsiderasi individu. Namun, mereka mengalami peningkatan yang lebih baik dalam kemampuan memberi stimulasi intelektual dibandingkan Koordinator Program Studi sebelumnya yang tampak dari peningkatan pencapaian prestasi akademik dan non akademik. Temuan lain dari riset ini adalah pada saat ini Koordinator Program Studi Hubungan Internasional justru lemah pada kemampuan memberi pengaruh ideal dan Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi justru mengalami penurunan kemampuan pemberian stimulasi intelektual dibandingkan kepemimpinan Koordinator sebelumnya, sehingga pada Program Studi Ilmu Komunikasi diperlukan upaya peningkatan inovasi yang lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan ilmiah dan produksi karya-karya akademik secara lebih baik.
Fetty Wiyani, Muhammad Ery Wijaya, dan Ani Adiwinata Nawir selanjutnya melakukan kajian mendalam tentang implementasi open data di Pemerintah Provinsi Jakarta yang dianalisis melalui perspektif dynamic governance. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia telah menerapkan open data melalui Portal Open Data Jakarta. Kehadiran data yang valid dan akurat, tentu akan mendorong pembangunan daerah dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Hasil penelitian ketiga peneliti menunjukkan bahwa kolaborasi antara Bappeda dan Diskominfotik sebagai eksekutor belum optimal bila ditinjau dari perspektif thinking again. Kondisi koordinasi antara kedua lembaga masih lemah dan komunikasi yang ada di antara mereka kurang efektif. Sedangkan dari perspektif thinking across, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan proses thinking across dengan mengundang ahli data terbuka dari lembaga mitra untuk menambah kemampuan, baik kemampuan konseptual, manajerial, teknis, dan sosial. Namun, penguatan kapasitas organisasi belum optimal karena masih ada fragmentasi birokrasi yang menjadi kendala. Lebih jauh, dalam aspek pemikiran thinking ahead, meskipun Open Data telah dimasukkan dalam RPJMD, Open Data belum dijelaskan secara spesifik tentang arah dan masa depan Open Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya Suprayitno, Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Juli Natalia Silalahi melakukan studi yang sangat kontekstual dengan masa depan Indonesia. Kajian mereka bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan kota Palangka Raya menjadi Ibukota Administratif Republik Indonesia. Adapun indikatornya adalah dari aspek kesiapan pemuda di Kota Palangka Raya dalam menyambut pemindahan ibukota administratif. Sebagai aspek penting dalam mempersiapkan kota Palangka Raya sebagai Ibukota Pemerintah masa depan adalah kesiapan kaum muda di Palangka Raya itu sendiri dalam menyambut pemindahan ibukota administratif dari Jakarta ke Palangka Raya. Secara reflektif, pemuda, pada kenyataannya, adalah pelopor dari setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Peran pemuda selalu dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, Revolusi Kemerdekaan pada 1945, Proklamasi Kemerdekaan pada 1945, dan Gerakan Reformasi pada 1998. Berdasarkan sejarah atas nama Pemuda memiliki kepekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa.
Terakhir, Fajar Nugrahaini, Ery Wijaya, dan Fajar Hirawan melakukan studi komparasi tentang reformasi transportasi publik di Seoul dan DKI Jakarta. Artikel ini menjelaskan tentang pengalaman reformasi transportasi publik di Seoul yang membangun sistem transportasi yang berorientasi pada manusia. Terinspirasi oleh kisah sukses kebijakan reformasi transportasi publik di Seoul, Pemprov DKI Jakarta memprakarsai reformasi transportasi publik pada tahun 2017. Namun sayangnya, pada proses implementasi, kemajuannya sangat lambat dan para aktor saling menyalahkan dalam menyebabkan kelambatan transformasi. Ada beberapa catatan yang menarik baik dalam hal yang posititif begitupula hal negatif selama proses reformasi transportasi publik di DKI Jakarta yang tersaji dalam artikel ini yang laik untuk direfleksikan oleh para pembaca yang budiman.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal ADMINISTRATIO untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.
Full Text
